Analisis Hukum Islam Terhadap Pemotongan Siltap Sebagai Asuransi Bpjs Kesehatan Perangkat Desa Gereneng Kecamatan Sakra Timur Kabupaten Lombok

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sistem pemotongan penghasilan tetap (Siltap) perangkat desa sebagai iuran BPJS Kesehatan di Desa Gereneng, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur, serta meninjau praktik tersebut dalam perspektif hukum Islam. Latar belakang penelitian ini dilandasi oleh pelaksanaan kebijakan pemotongan iuran BPJS Kesehatan yang dilakukan secara langsung dari penghasilan perangkat desa tanpa pemahaman yang menyeluruh, serta pentingnya kejelasan akad dalam hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemotongan iuran BPJS Kesehatan sebesar 1% dari Siltap perangkat desa telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden dan Permendagri terkait, serta telah dilakukan berdasarkan surat kuasa dari peserta. Dari tinjauan hukum Islam, praktik ini diperbolehkan selama memenuhi prinsip-prinsip dasar akad, seperti kerelaan, kejelasan objek akad, dan tidak mengandung unsur gharar, maysir, maupun riba. Pemotongan iuran BPJS Kesehatan di Desa Gereneng dinilai telah memenuhi prinsip-prinsip tersebut, karena dilaksanakan secara transparan, bertujuan untuk kemaslahatan, dan memberikan perlindungan sosial bagi perangkat desa.

Kesimpulan dari penelitian ini menyatakan bahwa sistem pemotongan Siltap perangkat desa untuk iuran BPJS Kesehatan di Desa Gereneng dapat diterima baik secara hukum positif maupun hukum Islam. Namun demikian, pemerintah desa tetap perlu melakukan edukasi dan memberikan informasi yang lengkap mengenai hak dan kewajiban peserta dalam program jaminan kesehatan, guna mencegah kesalahpahaman dan memperkuat kepercayaan dalam hubungan kerja.