Politik Hukum Dalam Upaya Pembentukan Lembaga Penyelesaian Perkara Pidana

Abstract

Sistem peradilan pidana di Indonesia selama ini masih didominasi oleh pendekatan retributif yang menitikberatkan pada pemberian hukuman kepada pelaku, tanpa memberikan ruang yang cukup bagi pemulihan korban maupun pemulihan sosial. Pendekatan ini dianggap tidak lagi relevan dengan kebutuhan keadilan yang lebih substansial dan inklusif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis arah politik hukum Indonesia dalam merespons kebutuhan akan pembentukan lembaga penyelesaian perkara pidana berbasis keadilan restoratif, mengidentifikasi tantangan yang dihadapi, serta merumuskan strategi politik hukum yang ideal. Menggunakan pendekatan yuridis normatif dan metode deskriptif-analitis, penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun beberapa regulasi sektoral telah membuka ruang bagi penerapan keadilan restoratif, pembentukan lembaga khusus masih menghadapi kendala normatif, kultural, dan kelembagaan. Politik hukum yang tepat harus mencakup harmonisasi regulasi nasional, pembentukan lembaga yang berdasar hukum kuat, serta transformasi budaya hukum di kalangan penegak hukum dan masyarakat. Hasil penelitian ini merekomendasikan pentingnya keadilan restoratif tidak hanya sebagai alternatif, tetapi sebagai bagian integral dari sistem peradilan pidana nasional.