Analisa Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking) di Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek hukum tindak pidana perdagangan orang di Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, dengan fokus pada penerapan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang serta tantangan dalam penegakan hukum di tingkat daerah. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus, melibatkan pengumpulan data melalui wawancara dengan aparat penegak hukum, pejabat pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat, serta korban perdagangan orang, dilengkapi dengan studi dokumen dan observasi lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kasus perdagangan orang di Lombok Timur masih signifikan, dengan pola eksploitasi yang melibatkan perekrutan tenaga kerja migran ilegal dan eksploitasi seksual, terutama terhadap perempuan dan anak-anak. Meskipun kerangka hukum nasional sudah memadai, penegakan hukum di daerah ini menghadapi kendala seperti keterbatasan sumber daya, kurangnya pelatihan khusus, koordinasi antar lembaga yang belum optimal, serta hambatan sosial berupa stigma terhadap korban. Fasilitas perlindungan dan rehabilitasi korban juga masih kurang memadai, sehingga pemulihan korban menjadi kurang optimal. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, penguatan mekanisme perlindungan dan rehabilitasi korban, serta peningkatan kesadaran masyarakat melalui edukasi dan kampanye yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Pendekatan multisektoral dan berbasis komunitas dianggap penting untuk memperkuat upaya pencegahan dan penanganan perdagangan orang di Lombok Timur. Temuan ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi pengembangan kebijakan yang lebih efektif dan berkelanjutan dalam pemberantasan tindak pidana perdagangan orang di Indonesia.